Di usia pemerintahannya yang masih terbilang baru, Jokowi mulai melakukan gebrakan dengan meluncurkan kartu-kartu sakti seperti yang dijanjikannya ketika kampanye dulu. Kartu sakti tersebut meliputi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Namun kemunculan tiga kartu sakti tersebut mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Terutama terkait dana yang digunakan untuk memunculkan tiga kartu tersebut. Berdasarkan janji Jokowi pada masa kampanyenya, tiga kartu tersebut dibiayai dari dana kompensasi BBM. Padahal sebenarnya dana tersebut bersumber dari Corporate Social responsibility (CSR) BUMN dan APBNP 2014. Hal tersebut bertentangan dengan yang ditegaskan oleh kubu Jokowi selama ini yang menyatakan bahwa asal dana dari pencabutan subsidi BBM.
Ketiga kartu sakti tersebut tidak diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tetapi diperuntukkan hanya bagi keluarga miskin. Namun saat ini pendistribusian kartu tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa selaku daerah prioritas. Menurut wacana, ke depannya pada tahun 2015, ketiga kartu tersebut akan terintegrasi langsung dengan E-KTP.
Terlepas dari berbagai kontroversi mengenai sumber dana tiga kartu sakti Jokowi tersebut, penerapannya dirasa kurang tepat oleh berbagai pihak karena beberapa alasan. Alasan pertama yaitu karena sudah terlalu banyak kartu padahal masyarakat Indonesia yang sejatinya 75% tinggal di pedesaan kurang terlalu memperhatikan keberadaan kartu. Sedangkan alasan yang kedua adalah ketiga kartu tersebut masih memungkinkan adanya peluang data dipalsukan. Namun, tidak bisa memungkiri bahwa ada masyarakat yang memang menginginkan kartu sakti Jokowi tersebut dengan harapan untuk mendapatkan pelayanan yang baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun bidang lainnya.
Berbicara mengenai tepat atau tidaknya kebijakan Jokowi untuk memunculkan kartu sakti tersebut, kebijakan tersebut sebenarnya sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat miskin yang selama ini belum mendapatkan pelayanan yang layak dari pemerintah. Namun, kontroversi tiga kartu tersebut menunjukkan masih adanya kekurangan, perlu adanya perbaikan serta dukungan yang bisa membuat kebijakan tersebut terealisasi sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyaratakat Indonesia di bidang kesehatan, pendidikan dan bidang-bidang pokok lainnya.
Oleh:
Yeen Gustiance (ANE 012) -KPK Crew-
0 komentar:
Posting Komentar