Adm.News - Kerja sama Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah
(Budget Office) DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan
Universitas Lampung (Unila) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di
ruang sidang Rektorat lantai II, Unila, Senin (17/11). FGD bertema
“Politik dan Kebijakan Anggaran TA 2015-2019: Percepatan Pembangunan
Daerah” ini dilaksanakan guna mendapatkan masukan dari berbagai sumber
dalam rangka memberikan dukungan substantif kepada lembaga DPD RI
sebagai bahan pertimbangan terhadap APBN.
Anggota Komite IV DPD RI Provinsi Lampung Dr. H. Andi Surya yang
turut menghadiri kegiatan ini dalam sambutannya mengatakan, keberadaan
DPD RI saat ini memang sangat strategis. Tentunya diharapkan sebagai
penyanggah aspirasi daerah. DPD RI dalam hal ini mendapatkan dukungan
substantif dari Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah
(Budget Office) DPD RI sebagai unit kajian yang memberikan input
akademik bagi fungsi pertimbangan dan pengawasan DPD RI, khususnya dalam
hal anggaran.
Tugas dan fungsi Budget Office DPD RI adalah melakukan economic
forecast untuk digunakan legislator, melakukan baseline estimates
terhadap anggaran secara objektif (tidak politis), melakukan analisis
proposal terhadap anggaran dari pemerintah melakukan analisis kerangka
pendanaan jangka menengah dan membangun kemitraan dengan daerah dan
masyarakat. Budget Office DPD RI selain melakukan kajian secara rutin
melalui studi pustaka dan kajian empiris, melakukan kajian studi
lapangan dan memperoleh masukan dari daerah dalam format kegiatan FGD.
Oleh karena itu, kata dia, Budget Office melaksanakan Focus Group
Discussion dalam rangka mendapatkan pandangan dan masukan yang
komprehensif sesuai dengan aspirasi masyarakat dan daerah dalam
penyusunan pertimbangan terhadap RUU RAPBN-P TA 2015. Dengan kegiatan
FGD, usulan masukan dalam pertimbangan DPD RI diharapkan dapat
mengoptimalkan pengelolaan anggaran negara tahun 2015 baik dari sisi
kebijakan ekonomi makro maupun kebijakan fiskal dengan penerimaan
negara, belanja negara, dan pembiayaan untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran pembangunan nasional.
Ditambahkannya, konsistensi kerangka ekonomi makro dalam kurun lima
tahun ke depan sangat diperlukan dalam merumuskan arah kebijakan fiskal
yang memberikan percepatan bagi pembangunan daerah. Aspek-aspek yang
melatarbelakangi dan berkaitan dengan substansi tersebut yaitu aspek
fundamental ekonomi; ekonomi makro dan kebijakan fiskal; serta
perimbangan keuangan dan keuangan daerah.
Dengan dimoderatori oleh Anthony C. Sunarjo, M.B.A., mekanisme
pelaksanaan Focus Group Discussion menghadirkan tiga narasumber, yakni
Gubernur Lampung Muhammad Cridho Ficardo, S.Pi. M.Si. yang diwakili
Ketua Bappeda Provinsi Lampung Ir. Fahrizal Darminto, M.A., kemudian
akademisi Unila Dr. Ambya, S.E., M.Si., dan akademisi Universitas Bandar
Lampung Dr. Angrita Denziana, S.E., M.M.
Selain Budget Office DPD RI, diskusi panel bertema “Politik dan
Kebijakan Anggaran TA 2015-2019: Percepatan Pembangunan Daerah” ini
dihadiri para dekan, pembantu dekan, tenaga pengajar/dosen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unila, Bappeda Provinsi Lampung,
pemda/kabupaten/kota, akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL),
akademisi Universitas Malahayati, akademisi Universitas Muhammadiyah
Lampung, dan sekretariat jenderal DPD RI. Bertindak sebagai tim perumus
hasil FGD yaitu, staf ahi Budget Office dan akademisi Universitas
Lampung.
Sumber: unila.ac.id
0 komentar:
Posting Komentar